Kalurahan Pringombo

Pringombo,(desapringombo.gunungkidulkab.go.id), (4/5)- Rakor pencegahan perkawinan dini bertujuan memperkuat perlindungan anak, menurunkan angka pernikahan di usia muda dan menyelaraskan data serta program lintas sektor. Rapat Koordinasi ini yang diselenggarakan pada Senin, 4 Mei 2026, di Balai Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Gunungkidul dan diikuti oleh sekitar 40 peserta yang terdiri dari pamong kalurahan, babinsa dan bhabinkamtibmas, ketua bamuskal, kpm, kader, karang taruna, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya “Ermina Kristiani Susanti” (Lurah Pringombo) menyampaikan bahwa perkawinan anak usia dini masih menjadi persoalan serius di masyarakat. Walaupun di wilayah Kalurahan Pringombo sendiri sudah menurun kasus pernikahan usia dini. Namun oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, dalam mengasuh dan membimbing pada anak.

“Diana. S.Sos.Map” (Kabid Bidan P3A Kabupaten Gunungkidul)  menegaskan bahwa pernikahan anak membawa berbagai dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Risiko yang ditimbulkan antara lain stunting, kanker serviks, hingga ketidaksiapan organ reproduksi. Selain itu, pernikahan anak juga berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan karena anak harus memikul tanggung jawab keluarga di usia yang belum matang.”Tegasnya”

Penyampaian materi dari  Koordinator Satgas PPA Kabupaten Gunungkidu, “Berta Kustariningsih, SE” menjelaskan bahwa pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Ia menyampaikan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, sedangkan penegakan aturan terkait usia minimal pernikahan (19 tahun) sesuai UU.

Dipaparkan pula berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan anak, antara lain pubertas dini, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, penggunaan gadget tanpa pengawasan, hingga pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut diperparah oleh pola asuh yang kurang tepat serta minimnya pengawasan dari orang tua.

Dari sisi dampak, pernikahan anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis, kognitif, sosial, dan emosional anak. Anak menjadi rentan mengalami tekanan mental, kesulitan berkomunikasi, hingga keterbatasan dalam berinteraksi sosial.

Dalam penanganannya, diperlukan pendekatan menyeluruh yang meliputi pemeriksaan medis, pendampingan psikologis, mediasi sosial, serta proses hukum. Namun demikian, upaya pencegahan dinilai jauh lebih penting. Peran keluarga, khususnya ibu dan kader, menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Beberapa langkah pencegahan yang ditekankan antara lain penguatan pola asuh keluarga, pengawasan penggunaan media sosial, edukasi kesehatan reproduksi, serta pencegahan pergaulan berisiko pada anak. Orang tua juga diharapkan lebih aktif dalam mengarahkan anak agar terhindar dari pengaruh negatif, termasuk kejahatan berbasis digital.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar seluruh peserta dapat menyebarluaskan informasi yang telah diperoleh kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu, peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak demi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.